Prinsip dan Pola Organisasi BK

TUGAS MAKALAH

BIMBINGAN DAN KONSELING

Prinsip dan Pola Organisasi BK

Oleh :

               M.BAIHAQI (20101550016)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2010/2011

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum……….

            Segala puji bagi Allah yang telah membeikan ahmat dan ridha-Nya, sehingga tugas makalah yang berjudul “Prisip dan Pola Organisasi BK” dapat saya selesaikan tepat waktu.

            Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

            Sayab ucapkan terimakasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan tugas makalah ini, terutama kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya.

            Makalah ini saya buat sebagai tugas perkuliahan semester ganjil, dengan mengambil referensi dari bebagai sumber baik dari buku maupun internet. Namun lagi-lagi tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitun pula dengan makalah ini. Oleh karena itu saya mengharap saran dan kritik demim kesempurnaan makalah ini.

Wassalaamu’alaikum………

Surabaya, 05 Desember 2011

                                                                                                                        Penyusun

Daftar isi

Cover………………………………………………………………………………………...1

Kata pengantar………………………………………………………………………………2

Daftar isi…………………………………………………………………………………….3

Bab I Pendahuluan

A.    Latar belakang ...............................................................................................4

B.     Rumusan masalah…………………………………………………………………...4

C.     Tujuan……………………………………………………………………………….4

Bab II Pembahasan

A.    Landasan dasar perlunya organisasi bimbingan dan konseling di sekolah……………………………………………………………………….............5

B.     Dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling…….………6

C.     Pola organisasi yang sederhana………………………………………………………8

D.    Mekanisme kerja organisasi………………………………………………………….8

Bab III Penutup

A.    Kesimpulan….………………………………………………………………………10

B.     Saran……………………………...…………………………………………………10

BAB I

PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG

            Kegiatan administrasi managemen tidak berakhir setelah perencanaan tersusun. Salah satu kegiatan administratif manajemen dalam pelaksanaan suatu rencana disebut organisasi atau pengorganisasian. Untuk mencapai tujuan yang optimal dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah maka diperlukan suatu organisasi yang baik. Organisasi dalam pengertian umum adalah suatu badan yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan.

            Bimbingan dan konseling tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya organisasi yang baik. Di beberapa sekolah sering dijumpai bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tanpa adanya organisasi yang memadai. Walaupun adanya organisasi tetapi didalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya dibebankan kepada guru pembimbing saja. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan staf sekolah lainnya melimpahkan sepenuhnya dan seluruhnya semua tugas layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Sehingga masih sangat dirasakan seolah-olah guru pembimbing adalah berperan sebagai jaksa sekolah atau polisi sekolah. hal ini sudah tentu bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, bahwa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf sekolah lainnya, secara bersama-sama ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.[1]

B.      RUMUSAN MASALAH

1.    Bagaimanakah prinsip-prinsip organisasi Bimbingan dan Konseling?

2.    Bagaimanakah pola organisasi Bimbingan dan konseling?

C.      TUJUAN

1.    Mengetahui prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling

2.    Mengetahui pola organisasi bimbingan dan konseling

BAB II

Pembahasan

A.  Landasan dasar perlunya organisasi bimbingan dan konseling di sekolah

Organisasi bimbingan dan konseling di sekolah mutlak diperlukan, hal itu jelas disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1.     Pelayanan bimbingan dan konseling adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari keseluruhan program pendidikan. Ini berarti bahwa seluruh staf sekolah apakah itu kepala sekolah , wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf sekolah lainnya perlu melibatkan diri dalam usaha layanan bimbingan dan konseling.

2.    Pembinaan bimbingan dan konseling di sekolah berada pada kepala sekolah sebagai administrator sekolah yang memegang peran kunci. Maka dari itu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memiliki cukup keterampilan dan pemahaman dalam bidang bimbingan dan konseling agar dapat memberikan pimpinan, bantuan, dan pengentasan yang diperlukan oleh guru pembimbing dan staf bimbingan lainnya.

3.     Tanggung jawab langsung dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dilimpahkan kepada staf yang berwenang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu baik dalam pendidikan formal, sifat, sikap, kepribadian, keterampilan, dan pengalaman, serta mempunyai cukup waktu untuk melakukan tugas kepembimbingan. Dalam beberapa hal, terutama sekolah yang tidak terlalu besar kepala sekolah sendiri dapat memegang tanggung jawab ini.

4.     Program bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk kegiatan yang cukup luas bidang geraknya. Untuk dapat mewujudkan secara nyata bidang gerak bimbingan dan konseling yang cukup luas ini diperlukan mekanisme yang mantap.[2]

5.     Program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah perlu hendaknya diadakan penilaian (evaluasi) untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program bimbingan dan konseling, dan selanjutnya digunakan sebagai bahan revisi program pelayanan bimbingan dan konseling selanjutnya.

6.     Petugas-petugas yang diserahi tanggung jawab bimbingan yang bersifat khusus, seperti kegiatan konseling atau tes psikologis hendaknya ditangani oleh petugas profesional dan kompeten mengerjakan jenis tugas tersebut, berkompeten dari aspek keahliannya maupun dari aspek pribadinya.

7.     Petugas-petugas bimbingan dan konseling dan seluruh staf bimbingan dan konseling mutlak perlu diberikan pelatihan dan atau pendidikan dalam jabatan (inservice training), sebagai suatu sarana untuk memperbaiki layanan bimbingan dan konsling di sekolah.[3]

B.  Dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling

            Sekolah adalah organisasi formal, yang di dalamnya terdapat usaha usaha administrasi dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dn pengajaran nasional. Adapun bimbingan dan konseling adalah suborganisasi dari organisasi sekolah.

Dalam organisasi bimbingan dan konseling di sekolah perlu diperhatikan beberapa prinsip organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Adapun prinsip-prinsip organisasi, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.    Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas

Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai,sehingga  tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan.

2.    Prinsip skala Hierarki

Dalam suatu organisasi, harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehinnga dapat mempertegas ddalam pendelegasian wewenang dan pertanggung jawaban, dan akan menunjang efektifitas jalannya organisasi secara keseluruhan.[4]

3.    Prinsip kesatuan perintah

Dalam hal ini seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seseorang atasan saja

4.    Prinsip pendelegasian wewenang

Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa meminta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya.

5.    Prinsip pertanggung jawaban

Dalam menjalankan tugasnya\, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan

6.    Prinsip pembagian pekerjaan

Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjels dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektifitas jalannya organisasi

7.    Prinsip rentang pengendalian

Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi.

8.    Prinsip fungsional

Secara fungsional, tugas dan wewenag, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggungjawab seorang pegawai hgarus jelas.

9.    Prinsip pemisahan

Tnggung jawab tugas  pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain

10.  Prinsip keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektifdan tujuan organisasi.

11.    Prinsip fleksibilitas

Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (inter factor) dank arena adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan.[5]

12.    Prinsip kepemimpinan

Dalam organisasi apapun bentuknya,diperlukan pemimpinatau dengan kata lain organisasi mampun menjalankan aktifitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang di gerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut.[6]

C.      Pola organisasi yang sederhana

Gambar 1. Struktur Organisasi Bimbingan Konseling di SMP/MTs. Dan SMA/MA/SMK[7]

Pola organisasi berikut dapat diterapkan disetiap sekolah yang bermaksud melaksanakan program bimbingan di sekolahnya. Sekolah merupakan administrator kepala dalam bimbingan di sekolah, dan kepala sekolah adalah petugas utama dalam administrasi bimbingan bagi masing-masing sekolah.

1.    Guru setiap hari berhubungan dengan murid, mendapat tugas untuk melaksanakan sebagian besar kegiatan-kegiatan bimbingan

2.    Guru di bantu tugasnya oleh kepala sekolah dalam penyuluhan(konselor)

3.    Guru dapat di angkat sebagai seorang guru penyuluh khusus[8]

D.  Mekanisme kerja organisasi

1.    Kepala sekolah

·      Mengoordinasi seluruh kegiatan pendidikan

·      Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah

·      Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah

·      Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan BK di sekolah

·      Menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan BK di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing

·      Membuat surat tugas guru pembimbing

·      Menyiapkan surat pernyataanmelakukan kegiatan BK

·      Mengadakan kerjasama dengan instansi lain

2.    Wakil kepala sekolah

·      Mengoordinasikan pelaksanaan layanan BK kepada semua personal sekolah

·      Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan BK

3.    Koordinator BK

·      Mengoordinasiakn para guru pembimbing

·      Membuat usulan kepada kepala sekolah

·      Mempertnggung jawabkan pelaksanaan kegiatan BK kepada kepala sekolah

4.    Konselor dan guru pembimbing

·      Memasyarakatkan kegiatan BK

·      Merencanakan program BK bersama koordinator BK

·      Melaksanakan layanan BK terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya

·      Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan BK

·      Menganalisis hasil evaluasi dan lain-lain

5.    Guru mata pelajaran

·      Membantu memasyarakatkan layanan BK kepada siswa

·      Mengadakann upaya tindak lanjut BK

·      Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan BK

·      Menerapkan nilai-nilai bimbingan dalam PBM atau berinteraksi dengan siswa

6.    Wali kelas

·      Memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru pembimbing

·      Ikut serta dalam konferensi kasus

7.    Staf administrasi

·      Membantu guru pembimbing dan koordinator BK dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan BK di sekolah

·      Membantu guru pembimbing dalam menyiapkan seluruh kegiatan BK

·      Membantu guru pembimbing dalam menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan BK.[9]

BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Untuk mencapai tujuan yang optimal dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah maka diperlukan suatu organisasi yang baik. Suatu organisasi yang yang di tandai dengan  adanya visi dan misi organisasi, dasar dan tujuan organisasi, personalia dan perencanaan yang matang. Karena itulah dalam bimbingan dan konseling di sekolah, pengorganisasian sangat diperlukan untuk membantu dalam penyelenggaraan proses pemberian layanan.

B.  SARAN

            Kami sadar sebagai penulis tak pernah luput dari segala kesalahandalam hasil penulisan kami maupun penyusunan makalah ini. Oleh karena itu kami memohon saran dan kritik yang bersifat membangun dari dosen pembimbing dan para pembaca untuk kesempurnaan.

Daftar pustaka

Buku:

            Djumhur, Moh Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung: ILMU,1981).

Anas salahudin, Bimbingan dan Konseling, penerbit: Pustaka Setia,2010

Internet:

Jum’at /09/12/2011/http://animenekoi.blogspot.com/2011/07/organisasi-bk.html

---

[1] Jum’at /09/12/2011/http://animenekoi.blogspot.com/2011/07/organisasi-bk.html

[2]Jum’at /09/12/2011/http://animenekoi.blogspot.com/2011/07/organisasi-bk.html

[3]Jum’at /09/12/2011/ http://animenekoi.blogspot.com/2011/07/organisasi-bk.html

[4] Anas salahudin, Bimbingan dan Konseling, 167

[5]Anas salahudin, Bimbingan dan Konseling, 168-169

[6] Anas salahudin, Bimbingan dan Konseling,169

[7] Anas salahudin, Bimbingan dan Konseling,169

[8] Moh. Surya, bimbingan dan penyuluhan di sekolah,113

[9] Anas salahudin, Bimbingan dan Konseling,174-177